Thursday, February 17, 2005

politik (peran TNI dalam politik nasional)

Jumat, 5 Oktober 2001Peran TNI dalam Politik Nasional Masa Depan
Sayidiman Suryohadiprojo-->
function WinOpen() {
msg=open("pera46f.htm", "DisplayWindow","location=no,status=no,scrollbars=no,resizable=yes,width=400,height=200,toolbar=no,directories=no,menubar=no");
}

Kompas/danu kusworo
REFORMASI telah mendesak TNI untuk mengambil paradigma baru yang lebih sesuai dengan proses demokratisasi yang sedang terjadi. Namun, masih ada yang menyangsikan kesungguhan TNI dalam menjalankan perubahan itu. Terutama kalangan yang sejak semula tidak senang dengan TNI, khususnya mereka yang mempunyai dendam terhadapnya.Salah satu hal penting dalam perubahan paradigma itu adalah peran TNI dalam politik nasional. Mereka yang tidak percaya kepada TNI selalu mengatakan, TNI tidak akan meninggalkan peran politiknya. Itu dibuktikan, kata mereka, dengan kenyataan TNI dan Polri masih mempunyai perwakilan dalam legislatif, di DPR dan MPR bahkan menduduki 38 kursi. TNI mengatakan, perubahan harus terjadi secara gradual dan perwakilan dalam legislatif akan berakhir tahun 2004.
Namun, bila kita memperhatikan sejarah TNI, tampak peran TNI dalam politik nasional bukan semata-mata ditentukan oleh TNI sendiri. Terbukti, peran politik TNI meningkat bila terjadi kelemahan kepemimpinan sipil dalam penyelenggaraan negara. Sebaliknya, bila kepemimpinan sipil melakukan penyelenggaraan negara secara kuat dan sesuai kaidah hukum yang berlaku, TNI menempatkan diri sepenuhnya di bawah kepemimpinan sipil itu.
Masalah supremasi sipil atas militer, yang kini sering dibicarakan dalam rangka sistem demokrasi, dulu sudah berjalan tanpa persoalan ketika kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kuat. Mungkin saja Panglima Besar Jenderal Soedirman tidak segan-segan menyampaikan kepada Presiden Soekarno bagaimana pendapat TNI. Tetapi, TNI selalu loyal menjalankan keputusan Presiden meski berbeda dengan pikiran TNI. Hal seperti itu adalah lumrah dan juga terjadi di semua negara demokrasi di dunia.
Baru ketika kepemimpinan nasional menunjukkan keretakan dan kelemahan serta terjadi indikasi negara dibawa ke luar rel Panca Sila, terjadi dorongan bagi TNI untuk menjalankan peran aktif dalam politik nasional. Pada saat itulah dulu konsep dwifungsi TNI mulai berkembang
Oleh karena itu, peran TNI di masa depan amat dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah Megawati Soekarnoputri mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bangsa. Bila pemerintah menunjukkan langkah-langkah tegas dan membawa perbaikan sesuai keinginan masyarakat banyak, maka tidak ada alasan bagi TNI untuk keluar dari fungsinya yang utama, yaitu melaksanakan pertahanan negara.
Apalagi bila pemerintah menunjukkan kemajuan dalam perbaikan ekonomi nasional sehingga langkah demi langkah dapat menyediakan berbagai kebutuhan TNI untuk menjalankan fungsi pertahanannya dengan maksimal. Maka pasti TNI tidak ada dorongan untuk melakukan hal-hal di luar fungsi utamanya, bahkan tidak merasa perlu mempunyai perwakilan di legislatif.
Oleh karena itu, TNI yakin, sistem nasional sudah mulai berjalan dengan dikendalikan oleh kepemimpinan sipil, baik di partai politik, legislatif, maupun eksekutif. Bila itu terjadi, lambat laun TNI akan menjadi organisasi yang tidak banyak beda dengan organisasi militer di negara lain yang menganut sistem demokrasi.
Inilah yang kita inginkan untuk masa depan, yaitu Republik Indonesia yang berkeadilan dengan dilandasi kekuasaan hukum, sejahtera lahir batin yang merata bagi seluruh rakyat di semua daerah, dan makin mampu mewujudkan peradaban berdasarkan nilai-nilai Panca Sila. Sebab itu kita menginginkan agar pemerintah Megawati sukses dalam kepemimpinannya, sehingga tahun 2004 nanti, Indonesia sudah jauh lebih baik keadaannya dari sekarang.
***
NAMUN, ternyata tidak semua orang berpendapat demikian. Dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Prof Moh Mahfud MD, mantan Menteri Pertahanan mengatakan, ia dan lima rekannya mantan menteri dalam pemerintah Abdurrahman Wahid berpendapat lain, karena itu mereka akan bergabung ke dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut mereka, aliansi strategis yang kini mendukung pemerintah Megawati akan berantakan sebelum tahun 2004. Pemerintah Megawati pun akan tidak mampu membawa perbaikan, termasuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam kondisi demikian, kata Mahfud, pada tahun 2004, PKB akan menjadi primadona. Perkembangan demikian pula yang membenarkan adanya dekrit yang dikeluarkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tetapi menyebabkan jatuhnya sendiri. Namun nanti orang akan sadar, dekrit itu jalan terbaik bagi bangsa Indonesia.
Dengan uraian Mahfud itu kita menghadapi dua kemungkinan bagi masa depan Indonesia. Meski kita tidak mengharapkan Indonesia makin berantakan, namun kita tidak dapat menutup kemungkinan hal itu terjadi. Maka kemungkinan pertama adalah Indonesia yang makin normal dan berkembang maju dalam segala aspek kehidupan yang ditimbulkan oleh sukses pemerintah Megawati. Sedangkan kemungkinan kedua adalah Indonesia yang tetap berantakan, bahkan lebih kacau dari sekarang akibat kegagalan pemerintah Megawati.
Apabila yang terjadi adalah kemungkinan kedua, maka sesuai proses demokrasi besar, kemungkinan PKB akan kembali berkuasa. Itu sebabnya mulai sekarang segala omongan Abdurrahman Wahid dan kawan-kawannya serta berbagai kegiatan yang mereka lakukan, semua mengarah untuk membuat Kabinet Gotong Royong gagal. Perhatikan saja ucapan Abdurrahman Wahid pada Hari Kemerdekaan yang dirayakannya sendiri dengan kelompoknya.
Sebagaimana diberitakan media, mantan presiden itu mengatakan, Megawati dan pemerintahnya tidak akan berhasil memperbaiki ekonomi rakyat sebab tidak ada seorang pun di antara menterinya dekat dengan rakyat. Demikian pula organisasi yang mendukung Abdurrahman Wahid seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan berbagai LSM tidak pernah berhenti mengecam pemerintah Megawati.
Andaikata kepemimpinan PKB dan Abdurrahman Wahid membawa perbaikan dalam penyelenggaraan negara, tidaklah menjadi soal mereka kembali memimpin. Namun, dalam masa pemerintahannya selama sekitar dua tahun Abdurrahman Wahid telah menunjukkan ketidakmampuan manajemen. Selain itu disebabkan handicap fisiknya, juga terbawa mentalitas yang kurang cocok untuk manajemen masa kini.
Belum lagi dipertanyakan apakah nanti kita dapat menerima seorang Presiden RI dengan handicap kebutaan dan kondisi fisik lemah. Bila bukan Abdurrahman Wahid, siapa pula yang akan menjadi jagonya PKB? Itu semua terjadi dalam kondisi Indonesia yang serba berantakan sebagaimana assumsi kemungkinan kedua itu.
Dalam keadaan Indonesia seperti itu, tidak dapat dikatakan, kepemimpinan sipil berhasil membawa perbaikan bagi kehidupan negara dan bangsa. Gerakan kiri yang menguat sejak Abdurrahman Wahid menjadi presiden akan makin kuat. Bahkan disangsikan apakah demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya, bahkan masyarakat diliputi berbagai pemaksaan kehendak dengan penggunaan kekerasan.
Menjadi pertanyaan besar apakah proses disintegrasi yang kini hendak diatasi pemerintah Megawati akan selesai persoalannya kalau kemungkinan kedua yang terjadi. Apabila persoalan disintegrasi ternyata makin rumit dan meluas, maka makin nyata kegagalan kepemimpinan. Tetapi juga pihak PKB dan jago-jagonya selama ini tidak pernah menunjukkan kemajuan dalam mengatasi disintegrasi. Bahkan Abdurrahman Wahid sendiri sebagai Presiden RI mengatakan, ada empat provinsi akan melepaskan diri dari Indonesia.
***
DALAM keadaan demikian TNI yang masih mempunyai rasa tanggung jawab atas kelangsungan hidup Republik Indonesia serta perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila, sukar untuk hanya berpikir dan bersikap sebagai kekuatan pelaksana pertahanan semata-mata. Toh dalam kenyataan, fungsi pertahanan tidak dapat dilaksanakan bila kondisi dalam negeri berantakan. Bahkan pasti dalam masyarakat akan berkembang kehendak agar TNI menjalankan peran politik untuk membawa negara keluar dari kemelut.
Oleh karena itu, mengingat kebanyakan dari kita menginginkan negara dan bangsa cepat keluar dari kesengsaraan, maka marilah kita dorong dan dukung agar pemerintah Megawati sukses dalam menyelenggarakan pimpinan negara. Dengan begitu yang kita perjuangkan adalah agar kemungkinan pertama yang menjadi kenyataan.
Kiranya juga TNI berkepentingan demikian. Kalau demikian maka peran TNI sebagai organisasi dalam politik nasional di masa depan adalah semata-mata sebagai kekuatan pertahanan. Adapun individu anggota TNI, apalagi bila kita sudah menjalankan sistem wajib militer, dapat saja berperan dalam legislatif dan eksekutif tetapi dalam status warga negara sipil.
* Sayidiman Suryohadiprojo, Letnan Jenderal (Purn), mantan Gubernur Lemhannas.
http://kompas.com/kompas-cetak/0110/05/opini/pera46.htm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home