Friday, February 18, 2005

politik (islam dan masyarakat madani)

Sabtu, 27 Februari 1999Islam dan Masyarakat Madani
Oleh Masykuri Abdillah
SUATU sistem demokrasi akan terwujud jika didukung oleh ketiga unsur dalam sebuah negara, yakni adanya kemauan politik dari negara (state), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (political society), dan adanya masyarakat madani (civil society) yang kuat dan mandiri. Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebagian pejabat pemerintah, politisi, maupun tokoh masyarakat tentang "masyarakat madani", sebagai terjemahan kata civil society atau al-muftama' al-madani. Namun sering sekali pemahaman itu berbeda dengan konsep murni (genuine)-nya. Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh sebagian pemikiran yang mengaitkan konsep civil society, yang merupakan prasyarat munculnya sistem demokrasi ini, dengan Islam yang dipahami sejumlah sarjana Muslim di Indonesia.
Istilah civil society pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis, namun kini mengalami perkembangan pengertian. Kalau Cicero memahaminya identik dengan negara, maka kini dipahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat berhadapan dengan negara. Alfred Stepan mendefinisikan masyarakat madani sebagai "arena tempat berbagai gerakan sosial (seperti himpunan ketetanggaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan, dan kelompok intelektual) serta organisasi sipil dari semua kelas (seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh dan usahawan) berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan memajukan pelbagai kepentingan mereka". Secara ideal masyarakat madani ini tidak hanya sekadar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan juga terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan (pluralisme).
***
SEBAGAIMANA konsep demokrasi, konsep civil society modern juga berasal dari Barat. Namun jika dikaji lebih mendalam, sebenarnya terdapat kesamaan dari segi konsep antara ide demokrasi dan civil society modern dengan pemikiran politik filosof Muslim al-Farabi dalam bukunya, Al-Siydsah al-Madaniyyah. Ia juga menggunakan istilah madani (civil) untuk mensifati politik dalam sebuah negara, meskipun pengertiannya tidak sama betul dengan istilah masyarakat madani pada masa kini.
Menurut doktrin Islam, umat diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan Allah, rasul-Nya dan para pemegang kekuasaan (Q.S Ali Imran: 59), namun mereka juga berkewajiban untuk melakukan kontrol sosial (amr ma'ruf nahy munkar), termasuk terhadap penguasa. Di samping itu, mereka memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya dan melakukan aktivitasnya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kewajiban dan hak ini menjadikan warga (rakyat) memiliki peran yang mandiri di luar kekuasaan negara dalam hal kontrol sosial tersebut, yang sejak masa Dinasti Umawiyah (41-133/661-750), antara lain, dilembagakan dalam bentuk wilayah al-hisbah (fungsi kontrol sosial dari warga). Di sisi lain, pemegang kekuasaan (waliyy al-amr) dipahami tidak hanya kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan (otoritas) dalam pemahaman ajaran Islam, yang dalam hal ini adalah para ulama.
Di masa awal kenabian tampak peran kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kemandirian yang cukup besar dalam pengambilan keputusan, sebagaimana tercermin dalam Konstitusi Madinah. Namun seiring dengan semakin banyaknya wahyu yang turun, sistem negara Madinah masa Nabi kemudian berkembang menjadi sistem "teokrasi". Dalam sistem yang demikian ini tidak ada masyarakat madani, karena negara, yang dalam hal ini dimanifestasikan dalam figur Nabi, memiliki kekuasaan yang amat besar, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Segala sesuatu pada dasarnya dikembalikan kepada Nabi, dan ketaatan umat kepada Nabi pun bersifat mutlak, sehingga tidak ada kemandirian lembaga masyarakat berhadapan dengan negara. Meskipun demikian, berbeda dengan umumnya penguasa dengan kekuasaan besar yang cenderung despotik, Nabi justru meletakkan nilai-nilai dan norma-norma keadilan, persamaan, persaudaraan dan kemajemukan, yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di samping mendukung keterlibatan masyarakat (sahabat) dalam pengambilan keputusan secara musyawarah.
Pada masa al-Khulafa al-Rasyidun, di mana sistem negara tidak lagi berbentuk teokrasi melainkan "nomokrasi Ketuhanan" yang diwujudkan dalam bentuk supremasi Syari'ah, peran masyarakat menjadi lebih besar, yang menunjukkan adanya masyarakat madani. Pada masa ini muncul kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang sebagiannya memiliki aspirasi politik yang berbeda dengan pemerintah. Mereka melakukan kontrol terhadap pemerintah, dan rekrutmen kepemimpinan pun didasarkan pada kapasitas individual.
Setelah masa al-Khulafa al-Rasyidun tersebut kemudian berubah. Rekrutmen kepemimpinan tidak lagi berdasarkan pilihan rakyat (umat), melainkan atas dasar keturunan, dan peran masyarakat pun mengalami penyusutan. Hanya lembaga keulamaanlah yang merupakan satu-satunya lembaga masyarakat madani yang masih relatif independen. Beberapa ulama pernah dipenjarakan oleh penguasa, karena mereka berbeda pendapat dengannya, seperti yang terjadi pada diri Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Taimiyyah. Pada masa kekhalifahan ini, yakni dari masa al-Khulafa' al-Rasyidun sampai menjelang akhir Dinasti Utsmani akhir abad ke-19 yang memang memiliki struktur religio-politik, lembaga legislatif pada dasarnya dipegang oleh ulama. Mereka memiliki kemandirian dalam berijtihad menetapkan hukum-hukum, meskipun dalam praktiknya kadang-kadang juga tidak terlepas dari pengaruh negara (pemerintah).
***
SAMPAI abad ke-19 di dunia Islam belum muncul organisasi-organisasi sosial maupun organisasi-organisasi profesi, yang kini menjadi basis utama masyarakat madani. Namun dewasa ini organisasi-organisasi masyarakat tersebut sudah terbentuk di sebagian besar negara Muslim, sejalan dengan kemajuan di bidang ekonomi, politik dan pendidikan modern. Banyak intelektual dan aktivis Muslim di berbagai negara Muslim membawa ide-ide demokrasi dan terlibat dalam proses demokratisasi. Sebagian besar mereka mendirikan atau memasuki organisasi-organisasi keagamaan atau organisasi-organisasi profesi, yang di antaranya bertindak sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintah.
Di Mesir, misalnya, Al-Ikhwan al-Muslimun, yang didirikan oleh Syeikh Hasal al-Bana pada tahun 1928, telah menjadi komponen masarakat madani yang kuat. Di samping beraliansi dengan partai politik, organisasi ini justru lebih banyak berkiprah dalam organisasi-organisasi profesi dan dalam advokasi masyarakat bawah, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Al-Ikhwan bahkan mendominasi sebagian besar asosiasi-asosiasi profesi di Mesir, yakni asosiasi dokter, asosiasi insinyur, asosiasi advokat, asosiasi guru, dan sebagainya. Dengan peran yang demikian ini Al-Ikhwan telah menjadi kekuatan dalam masyarakat madani yang ikut mendorong dan menuntut adanya proses demokratisasi yang lebih substansial.
Sejak awal dasawarsa 1990-an di negara-negara Timur Tengah telah berlangsung diskusi-diskusi tentang masyarakat madani ini. Di antara intelektual yang mempunyai perhatian besar akan hal ini adalah Abid al-Jabiri (Maroko), Ahmad S Moussalli (Mesir/Lebanon) dan Saad al-Din Ibrahim (Mesir). Bahkan tokoh yang disebutkan terakhir ini mendirikan sebuah lembaga bernama Markaz Ibn Khaldn (Ibnu Khaldun Center), yang mengkhususkan diri pada studi tentang perkembangan kontemporer masyarakat madani di negara-negara Arab. Karena lembaga ini banyak mengkritik sikap pemerintah dan kelompok masyarakat yang dinilai kurang mendukung terwujudnya masyarakat madani, lembaga ini sering mendapat protes dari pihak-pihak yang dikritiknya. Meskipun konsep masyarakat madani yang perlu diwujudkan adalah masyarakat madani yang sesuai dengan tradisi Arab dan Islam, tetapi pemahaman mereka tentang konsep masyarakat madani tidak keluar dari konsep aslinya.
***
SEBAGAIMANA di negara-negara Muslim lainnya, wacana tentang masyarakat madani di Indonesia secara intensif juga terjadi sejak awal dasawarsa 1990-an. Para intelektual Muslim pun membahasnya dalam perspektif Islam. Namun secara praksis, masyarakat madani dari komponen Islam sudah muncul sejak terbentuknya masyarakat Islam pada abad ke-13, terutama adanya lembaga keulamaan. Hanya saja lembaga ini kurang memiliki kemandirian, meskipun peran ulama cukup penting dalam sistem religio-politik pada waktu itu. Munculnya masyarakat madani yang agak kuat terjadi sejak awal abad ini, yakni dengan berdirinya Syarikat Islam (SI) dan Muhammadiyah pada tahun 1912, kemudian disusul oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya.
Pada masa Orde Baru eksistensi masyarakat madani tidak kuat, karena adanya politik sentralisasi kekuasaan pemerintah Orba melalui korporatisme dan birokratisasi di hampir seluruh aspek kehidupan, terutama terbentuknya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan profesi dalam wadah tunggal, seperti MUI, KNPI, PWI, SPSI, HKTI, dan sebagainya. Dengan kebijakan pemerintah yang otoriter ini, organisasi-organisasi itu tidak memiliki kemandirian dalam pemilihan pemimpin dan program-programnya, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Kebijakan ini juga berlaku terhadap masyarakat politik (political society), sehingga partai-partai politik pun tidak berdaya melakukan kontrol terhadap pemerintah dan tawar-menawar dengannya dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Hanya beberapa organisasi keagamaan yang memiliki basis sosial besar yang agak memiliki kemandirian dan kekuatan dalam mempresentasikan diri sebagai unsur dari masyarakat madani, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sejumlah tokoh organisasi sosial itu masih cukup kritis dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah, seperti Amien Rais (Muhammadiyah), dan Abdurrahman Wahid (NU). Pengaruh politik tokoh dan organisasi sosial keagamaan ini bahkan lebih besar daripada partai-partai politik yang ada, yang sejak munculnya memang terkooptasi oleh pemerintah Orde Baru. Peran organisasi sosial dan keagamaan ini akan bertambah penting dengan munculnya pemerintahan reformasi di bawah Presiden Habibie, yang tampaknya memiliki komitmen untuk mendorong terwujudnya masyarakat madani yang kuat.
Dari segi wacana teoretis tentang masyarakat madani, semua intelektual Muslim Indonesia mendukung istilah masyarakat madani ini. Di antara mereka yang mengaitkannya dengan Islam adalah Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Fachry Ali, dan sebagainya. Namun umumnya mereka mengajukan konsep tersendiri, yang di antaranya berbeda sama sekali dengan konsep murni (genuine) masyarakat madani, sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini berbeda dengan pemahaman para intelektual Muslim di negara-negara Timur Tengah yang memahami masyarakat madani tidak lepas dari konsep aslinya.
Di antara pemahaman tentang masyarakat madani yang dikaitkan dengan Islam tetapi menurut hemat penulis kurang tepat adalah: (1) masyarakat madani diidentikkan dengan masyarakat Madinah pada masa Nabi; (2) masyarakat madani disamakan dengan peran Nabi sebagai kepala negara; (3) masyarakat madani diidentikkan dengan kelas menengah Muslim kota; (4) masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab, karena kata madani terkait dengan madaniyah (peradaban) sama dengan civil yang berasal dari civility (peradaban). Meskipun kata "madani" dalam bahasa Arab bisa merupakan kata sifat dari kata "Madinah" yang berarti nama sebuah kota tertentu tempat hijrah Nabi, atau berarti kota secara umum, atau berarti peradaban, tetapi kata ini juga biasa dipakai untuk menerjemahkan kata civil dalam bahasa Inggris, yang tidak terkait dengan Madinah, kota atau peradaban.
***
UMAT Islam sebagai kelompok mayoritas (87 persen) di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan masyarakat madani yang kuat. Ormas-ormas keagamaan dapat melakukan ekspansi aktivitasnya, tidak hanya di bidang sosial keagamaan, tetapi juga dalam hal peningkatan ekonomi dan advokasi masyarakat lemah. Sementara itu, sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tidak mungkin melaksanakan sistem demokrasi sepenuhnya a la Barat. Oleh karena itu, upaya penyesuaian sistem demokrasi sesuai dengan filosofi dan budaya Indonesia tak dapat dielakkan.
Namun, upaya-upaya penyesuaian ini seharusnya tidak dimaksudkan untuk kepentingan politik penguasa, melainkan untuk mendekatkan konsep demokrasi ini dengan filosofi dan budaya Indonesia yang tak dapat dipisahkan sepenuhnya dengan ajaran Islam. Tentu saja ajaran Islam yang dipahami sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia (rahmat li al-'alamin) tanpa diskriminasi. Demikian pula, adalah logis jika dilakukan penyesuaian konsep masyarakat madani sesuai dengan kondisi di Indonesia. Namun hal ini seharusnya tidak lepas dari konsep orisinalnya, sebagai wujud kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara.
(* Masykuri Abdillah, dosen Fakultas Syari'ah IAIN, Jakarta).
http://kompas.com/kompas%2Dcetak/9902/27/opini/isla04.htm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home